DPR KHIANATI RAKYAT

Sebagai pengantar tulisan ini, penulis mengutip perkataan salah satu anggota DPR pada saat acara "diskusi sarasehan anak negeri" di metro tv pada hari yang lalu. lebih kurang beliau menegaskan "wallahualam, bahwa DPR merupakan mitra pemerintah, yang datang, duduk, terima gaji kemudian digiring oleh partainya untuk menyetejui kebijakan tertentu". perkataan ini muncul ketika ditanya apakah DPR mampu memperjuangkan kepetingan rakyat?

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat telah mengalami kecelakaan intelektual dan kecelakaan politik. kecelakaan intual yang dimaksud adalah DPR tidak lagi mengedepankan tugas dan tanggungjabnya sesuai dengan amanat konstitusi sebagaina mereka pamahami dan ketahui adanya. sedangkan kecelakaan politiknya adalah DPR mengingkari sumpah dan janjinya kepada rakyat pada saat mereka berkampanye, pada saat mereka berkampanye janji-janji manis dikumandankan. masalahnya kemudian jika sikap DPR seperti itu adanya, kepada siapa lagi rakyat menggantungkan harapan?

"Aneh tapi nyata" ituh ungkapan yang ditujukan kepada lembaga yang terhormat itu, orang-orang yang sejatinya sebagai wakil rakyat itu. kenapa tidak, janji-janji manis yang mereka pernah lontarkan telah diingkari hari ini, buktinya tidak sedikit anggota DRP yang setuju dengan kenaikan harga BBM, pada hal rata-rata rakyat menolak kenaikan tersebut. ini menunjukan bahwa DPR tidak lagi memperhatiakan nasib rakyatnya, DPR hari ini hanya mementingkan individu, kompok, dan golongan. disamping itu yang paling mereka pentingkan adalah kepentingkan partainya.

Rupanya kita sebagai rakyat tidak punya lagi tempat untuk menaru harapan, semua pemimpin dan penguasa serta DPR tidak lagi pro rakyat. yang lebeh menyedihkan lagi adalah DPR sebagai wakil rakyat telah menghianati rakyatnya. lantas, "demokrasi" yang menjadi sistem kenegaraan kita dimana kiblatnya?

Jika kita kembali kepada hakikat demokrasi sesungguhnya adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" maka, mau tidak mau dan suka tidak suka segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah harus pro rakyat. artinya jika kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi hari ini tidak mendapatkan persetujuan rakyat alias "rakyat menolak" kenapa harus diketok atau diberlakukan. Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memutar otak dan dengan cerdas mencari solusi lain. 

Rupanya eksistensi DPR yang kita junjung selama ini telah bergeser dari makna yang sesungguhnya. tentu penulis sebagai generasi pelurus bangsa sekaligus rakyat merasa sedih dengan keadaan bangsa dan negara kita hari ini, karena penulis cinta terhadap bangsa ini, sayang terhadap negeri ini, dan bangga terhadap demokrasi yang kita emban. 

Mudah-mudahan pembaca juga merasakan apa yang penulis rasa, dan mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa menunjukan jalan yang benar kepada pemimpin-pemimpin kita khususnya DPR sebagai wakil rakyat, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan dengan baik.

SEMOGA...