TASRIF MUHTAR

Rangga BABUJU : Dalam “Titian Harapan Dilembayung Hati” Senja pantai menerpa perbukitan pada dinding ranting-ranting patah. Dedaunan gugur pada musim semi. Gubahan syair berkeliaran digurun padang berbatu. Bulan menyapa malam namun tak pernah bergandengan dengan fajar. Kulihat musim sedang meliwati transisi, entah akan berganti apa. Karena daun berguguran saat musim semi, mungkinkah musim dingin? Entah tapi aku merasakannya. Burung kutub terbang menuju daerah selatan, menghindar dari musim. Berpindah karena tak mampu beradaptasi. Aku memperhatikannya, tapi aku belum mengerti. Karena alam belum mengijinkan. Kupasang mata pada jarak jiwa, mencoba mendekati bintang redup. Namun aku menyadari bahwa aku di Bumi. Hanya bisa menatapnya pada malam hari, hanya bisa menyanjungnya pada saat suasana hati romantis. Tiada retak yang tak berserakkan, tiada resah yang tak cemas sehingga akupun berpikir bahwa tidak akan ada asap jika tidak ada api. Ketika kebersamaan yang kita rajut membuahkan inda

           Reformasi birokrasi dan pemerintahan yang telah bergulir, melahirkan harapan baru bagi pencerahan dan perbaikan kualitas kehidupan bangsa. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan tidak dapat terlepas dari gerakan global (global movement), yaitu demokratisasi atau menurut istilah kontemporer adalah “proses menuju masyarakat madani”. Di seluruh dunia muncul gerakan-gerakan dari grass-root (akar rumput) yang menginginkan kehidupan yang lebih demokratis dan mengakui hak azasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan dan implementasi otonomi daerah, tentu akan berimbas pada pelaksanaaan desentralisasi pendidikan serta otonomi lembaga pendidikan. Sebagai penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah (local goverment) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (loc